Prof. Edy: Tantangan dan Solusi Efisiensi Nasional

Prof. Edy: Tantangan dan Solusi Efisiensi Nasional

Yogyakarta, jogja-ngangkring.com – Efisiensi menjadi impian bagi banyak pihak, mulai dari perusahaan hingga negara. Namun, gerakan efisiensi yang dicanangkan pemerintah justru menuai penolakan dan memicu demonstrasi mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Edy Suandi Hamid Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta, dalam webinar bertajuk "Efisiensi dalam Pandangan Islam" pada Jumat (21/02).

Menurut Prof. Edy, penolakan tersebut terjadi karena ketidakkonsistenan kebijakan dengan situasi yang dihadapi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa "kata efisiensi hanyalah 'dipinjam' untuk mengaburkan kondisi sebenarnya," seperti beban fiskal dari masa lalu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), serta pendanaan program kampanye seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan tiga juta rumah rakyat.

Selain itu, Prof. Edy mengkritisi gangguan pada program prioritas Kementerian/Lembaga serta ketidakkonsistenan kebijakan lain, seperti kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia, pengangkatan staf khusus yang dinilai tidak perlu, serta lambannya pemberantasan korupsi.

Dari perspektif Islam, efisiensi adalah bagian dari ajaran fundamental yang menekankan penggunaan sumber daya secara optimal, hidup hemat, dan menjaga kelestarian alam. Prinsip ekonomi syariah menekankan efisiensi alokasi dan efisiensi teknis sebagai kunci kesejahteraan masyarakat.

Prof. Edy, yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY, menyatakan bahwa salah satu indikator inefisiensi di Indonesia adalah tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Pada 2023, ICOR Indonesia mencapai angka 7,6, jauh di atas rata-rata negara ASEAN lainnya. Menurutnya, ini disebabkan oleh kebocoran anggaran, pungutan liar, serta infrastruktur yang belum memadai.

“Kita menghadapi tantangan besar dalam mengurangi inefisiensi nasional. Korupsi, birokrasi yang berbelit, dan lemahnya infrastruktur menjadi faktor utama yang harus segera diperbaiki. Jika tidak, daya saing kita akan tertinggal dibanding negara-negara tetangga,” tegas Prof. Edy.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa efisiensi tidak boleh hanya menjadi jargon, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret. Implementasi ekonomi berbasis syariah diyakini dapat menjadi solusi untuk menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prof. Edy juga mengusulkan agar Indonesia mengadopsi sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, seperti ekonomi Islam, ekonomi Pancasila, atau ekonomi kerakyatan. Ia menekankan pentingnya transparansi anggaran, pemberantasan korupsi, dan percepatan pembangunan infrastruktur yang merata.

Sebagai penutup, Prof. Edy menegaskan bahwa efisiensi nasional harus menjadi fokus utama kebijakan ekonomi ke depan. “Kita harus bergerak dari sekadar wacana menuju tindakan nyata. Tanpa efisiensi, pertumbuhan ekonomi tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (Yun)