Negara Mengelola Kebodohan Rakyat

Negara Mengelola Kebodohan Rakyat

YOGYAKARTA, jogja-ngangkring.com - Republik Indonesia memasuki usia 81 tahun. Delapan dekade lebih adalah waktu yang panjang untuk membangun peradaban, memperkuat institusi, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus membentuk manusia sebagai fondasi negara. Namun di balik pembangunan fisik dan berbagai program kesejahteraan, ada persoalan yang belum selesai: kualitas manusia belum tumbuh sebanding dengan usia republik. Dalam sejumlah aspek, bahkan muncul gejala kemunduran karakter, daya kritis, kemandirian, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Pembangunan manusia selama ini terlalu sering diukur dari pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan produktivitas. Semua penting, tetapi manusia bukan sekadar tenaga kerja. Ia membutuhkan nalar untuk membedakan benar dan keliru, integritas untuk menolak penyimpangan, karakter untuk menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab, serta keberanian untuk mengoreksi kekuasaan.

Pendidikan yang menghasilkan manusia terampil tetapi mudah dibohongi, mudah diadu, mudah dibeli suaranya, dan menganggap kekuasaan selalu benar belum dapat disebut berhasil sepenuhnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia bukan hanya soal ijazah dan pendapatan, melainkan juga kemampuan berpikir dan menjaga martabat diri.

Di sinilah persoalan pembangunan manusia bertemu dengan politik kesejahteraan. Negara memang wajib membantu warga miskin dan kelompok rentan. Persoalannya muncul ketika bantuan berhenti sebagai distribusi manfaat, tanpa menjadi jalan menuju kemandirian. Bantuan pangan menyelesaikan kebutuhan hari ini, tetapi tidak otomatis meningkatkan keterampilan. Bantuan modal tidak otomatis melahirkan usaha yang kuat. Pelatihan tidak berarti banyak jika penerima tidak memiliki akses pasar. Subsidi dapat meringankan beban, tetapi belum tentu memperkuat produktivitas.

Ketika program kesejahteraan tidak meninggalkan kemampuan baru, bantuan berubah menjadi semacam gula-gula: terasa manis, tetapi tidak mengubah posisi masyarakat. Ukuran keberhasilan seharusnya bukan sekadar berapa banyak bantuan disalurkan atau berapa besar anggaran dibelanjakan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah masyarakat menjadi lebih mandiri? Apakah pengetahuan bertambah? Apakah daya tawar meningkat? Apakah ketergantungan berkurang? Apakah warga semakin mampu mengambil keputusan atas kehidupannya sendiri?
Jika jawabannya tidak, negara mungkin sedang mengelola kemiskinan, bukan mengentaskannya.

Dampaknya tidak berhenti pada ekonomi. Masyarakat yang secara ekonomi lemah, literasi politiknya rendah, dan daya kritisnya terbatas lebih mudah ditempatkan sebagai objek kekuasaan. Bantuan dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati penguasa, bukan sebagai bagian dari kewajiban negara. Hubungan rakyat dan pemerintah pun berisiko bergeser dari relasi mandat dan pertanggungjawaban menjadi relasi pemberi dan penerima. Dalam situasi semacam itu, kritik mudah dianggap sebagai ancaman. Orang yang mempertanyakan kebijakan dapat diposisikan sebagai musuh. Bahkan masyarakat dapat diarahkan untuk berhadapan dengan sesama warga yang sebenarnya memiliki kepentingan yang sama.

Benturan aksi mahasiswa dan masyarakat sipil di kawasan Simpang Empat Gramedia, Yogyakarta, pada 1 September 2026 layak direnungkan dalam konteks ini. Sejumlah mahasiswa terluka setelah aksi berujung benturan dengan kelompok yang mengaku sebagai warga. UGM kemudian mengingatkan agar mahasiswa tidak dibenturkan dengan kelompok masyarakat.

Mahasiswa yang mengkritik kebijakan dan masyarakat yang menghadapi tekanan ekonomi sesungguhnya bukan dua kelompok yang harus dipertentangkan. Keduanya membutuhkan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, hukum yang adil, ekonomi yang sehat, dan masa depan yang lebih baik.
Ketika masyarakat justru diarahkan untuk berhadapan, substansi persoalan menjadi kabur. Kritik terhadap kebijakan berubah menjadi persoalan keamanan.

Perdebatan tentang kinerja pemerintah bergeser menjadi pertengkaran antarmasyarakat. Yang dipersoalkan bukan lagi apa yang harus diperbaiki, melainkan siapa yang harus dilawan.
Karena itu, pembangunan manusia sekaligus merupakan pembangunan pertahanan demokrasi. Literasi politik bukan sekadar memahami pemilu dan partai, tetapi kemampuan membaca kepentingan di balik kebijakan, memeriksa informasi, memahami hak warga, serta membedakan kritik dari provokasi.

Amartya Sen, melalui pendekatan capability, mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya memperbesar kemampuan nyata manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Artinya, kesejahteraan tidak cukup diukur dari apa yang diterima seseorang, tetapi dari kemampuan yang dimilikinya untuk menentukan masa depannya.

Indonesia membutuhkan kebijakan yang meninggalkan kemampuan, bukan sekadar kenangan tentang bantuan. Pendidikan harus membentuk manusia bernalar dan berintegritas. Pelatihan harus terhubung dengan kesempatan ekonomi. Bantuan modal harus diikuti akses pasar. Perlindungan sosial harus menjadi jembatan menuju kemandirian. Membangun manusia memang tidak sepopuler membagikan bantuan. 
Bantuan bisa terlihat hasilnya dalam satu tahun anggaran. Karakter, kemandirian, daya kritis, dan kualitas pendidikan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Negara harus memilih: terus memberi gula-gula atau menyediakan tangga. Gula-gula membuat rakyat merasa diperhatikan. Tangga membuat mereka mampu naik dengan kekuatannya sendiri.

Jika pembangunan manusia tidak bergerak ke arah kedua, kita mungkin berhasil mengurangi sebagian kemiskinan ekonomi, tetapi tetap memelihara kemiskinan pengetahuan, keterampilan, daya tawar, bahkan karakter.

Pertanyaan akhirnya sederhana: apakah negara sedang membangun manusia yang semakin mandiri, bernalar, dan berintegritas, atau sekadar menjaga masyarakat tetap tenang dengan gula-gula kesejahteraan?

Sebab negara yang besar bukan negara yang rakyatnya paling banyak menerima bantuan, melainkan negara yang berhasil membuat rakyatnya tidak lagi membutuhkan bantuan untuk berdiri dengan kekuatannya sendiri. (Tor)