YOGYAKARTA, jogja-ngangkring.com - Pada tahun 1974, Daris Purba dan adiknya memutuskan untuk merantau dari Medan, Sumatera Utara, ke Jogja. Meskipun Medan memiliki beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, mereka memilih Jogja sebagai destinasi pendidikan. Daris diterima di Fakultas Hukum UII (Universitas Islam Indonesia), sementara adiknya diterima di Fakultas Hukum UGM (Universitas Gadjah Mada).
Keputusan untuk kuliah di Jogja didasarkan pada reputasi pendidikan yang sangat baik dan keunggulan di tingkat nasional yang dimiliki oleh kota ini. Daris mengamati bahwa sejak menjadi mahasiswa, budaya kritis dan keberpihakan terhadap isu-isu masyarakat telah menjadi bagian integral dari kehidupan kampus di Jogja.
Mahasiswa di Jogja dianggap wajar menjadi aktivis dan terlibat dalam perjuangan isu-isu sosial. Daris sendiri turut berperan dalam mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jogja bersama dengan Artijo Alkostar. Hal ini mencerminkan bagaimana pendidikan di Jogja mendorong mahasiswa untuk aktif dalam memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengabaikannya.
“Pemerintah provinsi dan daerah perlu memberikan prioritas tinggi pada pendidikan dan produk pendidikan di Jogja agar keunggulan lulusan perguruan tinggi di kota ini dapat dipertahankan.”
Keunggulan ini mencakup tidak hanya peluang pekerjaan yang baik dan penghasilan yang tinggi, tetapi juga tingkat disiplin ilmu dan komitmen terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Daris mengingat bahwa ketika ia pertama kali tiba di Jogja pada tahun 1974, masyarakat Jogja hidup dalam kesederhanaan. Meskipun ada tingkat kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlihat adanya kesenjangan sosial yang signifikan antara mahasiswa dan penduduk lokal. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengharapkan kondisi hidup yang lebih baik, dan perubahan ini mencerminkan bagaimana mereka menilai kepemimpinan pemerintah saat itu serta cara pemerintah mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi. Evaluasi terhadap pemerintahan seringkali didasarkan pada kemampuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatasi ketidaksetaraan, dan menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi semua warga.
Dengan kata lain, perubahan dalam ekspektasi dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dapat menjadi indikator bagaimana masyarakat menilai kualitas kepemimpinan dan kebijakan pemerintah. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman dan respons pemerintah terhadap perubahan-perubahan ini dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Budaya kritis dan aktivisme di kampus Jogja telah membentuk pandangan tentang kepemimpinan dan kebijakan pemerintah, menciptakan dinamika yang unik dalam perkembangan sosial dan politik di kota ini.
Daris Purba memilih jalur pembelaan hukum karena dia merasa terpanggil untuk menjalankan peran dalam memperjuangkan keadilan dan kepentingan masyarakat.
“Jogja bukan hanya sebagai pusat pendidikan yang menawarkan kualitas tinggi, tetapi juga sebagai tempat yang mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat,” Daris Purba mengakhiri perbincangan. (tor)
Tinggalkan Komentar
Kirim Komentar