Tim Asistensi Bupati Dorong Dinkes Wonosobo Beri Pelayanan Kesehatan Terbaik

Tim Asistensi Bupati Dorong Dinkes Wonosobo Beri Pelayanan Kesehatan Terbaik 

Wonosobo, jogja-ngangkring.com - Audiensi Tim Asistensi Visi dan Misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Wonosobo dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) membahas keaktifan peserta BPJS Kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta rencana pembangunan rumah sakit baru. 

Juru Bicara Tim Asistensi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo, Tolkhah Mahsun, menegaskan pelayanan kesehatan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pelayanan kesehatan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Puskesmas harus mampu memberikan pelayanan yang ramah dan inklusif," katanya. 

Menurut Tolkhah, masih terdapat penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar. 

"Dinas Kesehatan juga harus turun langsung mengawasi pelaksanaan program MBG agar standar sanitasi, higiene, kehalalan, keamanan pangan, dan kecukupan gizi benar-benar terpenuhi," tambahnya.

Selain itu, penanganan peserta BPJS Kesehatan yang kepesertaannya terputus, baik dari skema PBI Pemerintah Pusat maupun PBI Pemerintah Daerah, juga perlu segera ditindaklanjuti.

"Perlu ada kesepahaman antara penyelenggara SPPG, mitra, serta seluruh pemangku kepentingan. Karena itu kami mendorong adanya forum bersama agar kualitas layanan MBG semakin baik dan masyarakat memperoleh haknya secara optimal," tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, seluruh Puskesmas di Wonosobo diminta menyampaikan data keaktifan peserta BPJS di wilayah kerja masing-masing. 

Saat pertemuan yang jugadihadiri seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo itu, Kepala Dinkes Wonosobo, Jaelan Sulat, memaparkan sejumlah program prioritas yang akan mendukung target pembangunan daerah di bidang kesehatan 

"Seluruh program yang kami jalankan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Mulai dari cek kesehatan gratis (CKG), penguatan layanan Puskesmas, dukungan terhadap pemenuhan MBG, hingga rintisan rumah sakit baru merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan," kata Jaelan.

Dia menjelaskan Dinkes Wonosobo membawahi tiga unit organisasi, yakni RSUD KRT Setjonegoro sebagai unit organisasi bersifat khusus, 24 Puskesmas sebagai unit fungsional, serta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sebagai unit pelaksana teknis.

"Lima program prioritas yang menjadi fokus selama periode RPJMD 2025–2029 meliputi Satu Desa Satu Integrasi Layanan Prima, rintisan rumah sakit baru, CKG di 24 puskesmas, dukungan terhadap MBG, serta pemenuhan jaminan kesehatan masyarakat, katanya.

Pada 2025, lanjut Jaelan, Dinkes Wonosobo mengelola anggaran sebesar Rp 344,83 miliar dengan realisasi mencapai Rp 333,93 miliar. Target pendapatan sektor kesehatan juga berhasil melampaui target di berbagai unit pelayanan, baik puskesmas, RSUD, maupun Labkesda.

Dia menambahkan, target cakupan CKG pada 2026 ditetapkan sebesar 54 persen. Hingga 1 Juni 2026, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Wonosobo mencapai 926.628 jiwa atau 97,38 persen dari jumlah penduduk.

"Namun, tingkat kepesertaan aktif baru mencapai 70,77 persen, sehingga masih menjadi perhatian pemerintah daerah," jelas mantan Kepala Bappeda Wonosobo tersebut.

Selain itu, kata Jaelan, rintisan rumah sakit baru direncanakan melalui pengembangan Puskesmas Selomerto I yang saat ini masih dalam tahap studi kelayakan.

Terkait pelaksanaan MBG, Jaelan mengatakan bahwa Dinkes Wonosobo juga terus memperkuat pengawasan melalui inspeksi kesehatan lingkungan, pemeriksaan sampel makanan dan air, pelatihan higiene sanitasi pangan. Pihaknya juga menerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), pembentukan Tim Pengawas Keamanan Pangan, penyediaan bank sampel makanan, pembentukan Tim Gerak Cepat penanganan keracunan pangan, hingga membuka hotline pengaduan.

Audiensi yang berjalan dengan lancar. Tim Asistensi Bupati juga mengusulkan forum koordinasi yang melibatkan Kepala SPPG, Dandim 0707, dan perangkat daerah guna memperkuat tata kelola program MBG di Wonosobo. (*)