Belajar Demokrasi dari Pemilos

BANTUL, jogja-ngangkring.com — Demokrasi tidak selalu membutuhkan panggung besar, kampanye mahal, ataupun prosedur politik yang rumit. Di sekolah menengah di Bantul, demokrasi justru dipraktikkan dalam bentuk sederhana: mengikuti aturan, memilih secara bebas, menghormati pilihan orang lain, dan menerima hasil pemilihan. Suasana itu terlihat dalam Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS (Pemilos) di SMP Negeri 1 Banguntapan, Bantul, Rabu (2/9/2026). Sekitar 768 siswa mengikuti seluruh proses pemilihan, mulai dari datang ke tempat pemungutan suara, menentukan pilihan, mencoblos, hingga mengikuti penghitungan suara. Tidak ada serangan fajar, politik uang, ataupun rekayasa suara. 

Kesederhanaan proses tersebut menghadirkan pertanyaan besar, "Mengapa praktik demokrasi yang dapat dijalankan secara jujur oleh anak-anak di sekolah sering kali menjadi persoalan ketika diterapkan oleh orang dewasa dalam kehidupan politik?"

Pertanyaan ini relevan ketika demokrasi Indonesia masih menghadapi persoalan politik uang, manipulasi informasi, konflik kepentingan, dan berbagai praktik yang berpotensi menggerus kepercayaan publik.

Memang, Pemilos bukan Pemilu. Skala dan kompleksitasnya jauh berbeda. Namun, keduanya memiliki prinsip dasar yang sama, yakni pemberian mandat melalui pilihan. Karena itu, Pemilos layak dipandang bukan sekadar sebagai kegiatan pergantian pengurus OSIS, melainkan sebagai ruang belajar demokrasi sejak usia sekolah.

Pemilos menjadi bagian dari pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) dengan pelaksanaan yang dikoordinasikan bersama KPU Kabupaten Bantul. Pendekatan ini penting karena demokrasi tidak cukup diajarkan melalui teori atau hafalan. Demokrasi perlu dialami. Siswa belajar menggunakan hak pilih, mengikuti aturan, menentukan pilihan, menyaksikan penghitungan suara, dan menerima hasilnya. Dengan cara itu, kebebasan memilih, kesetaraan, partisipasi, legitimasi, dan tanggung jawab menjadi pengalaman nyata, bukan sekadar konsep di ruang kelas.

Pengalaman tersebut penting dalam membentuk budaya politik. Seseorang tidak tiba-tiba menjadi warga demokratis ketika mencapai usia sebagai pemilih. Sikap terhadap aturan, perbedaan pilihan, kepemimpinan, dan hasil keputusan bersama dibentuk melalui pengalaman sosial sejak dini. Sekolah memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu ruang pertama tempat anak belajar hidup dalam aturan bersama, berkompetisi secara sehat, memilih pemimpin, dan menerima keputusan kolektif. Karena itu, pendidikan demokrasi di sekolah dapat menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi nasional. Pendidikan pemilih bukan sekadar sosialisasi menjelang Pemilu, melainkan proses berkelanjutan untuk membangun kemampuan warga memahami hak politik, menilai informasi, mengenali manipulasi, menghormati perbedaan, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab.

Pemilos adalah cermin bagi kehidupan politik orang dewasa. Pemimpin dipilih melalui proses yang jujur, suara tidak boleh dibeli, pilihan tidak boleh dimanipulasi, kemenangan harus diperoleh melalui aturan yang disepakati, serta belajar bahwa kekalahan bukan alasan untuk menolak sistem. Prinsip-prinsip itu merupakan fondasi dalam demokrasi nasional. Orang dewasa perlu terus belajar menjaga integritas proses dan menghormati mandat yang lahir dari pilihan rakyat.

Meski bukan Pemilu, namun dari ruang sederhana di sekolah terdapat pelajaran penting tentang bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan. Jika siswa dapat belajar memilih tanpa politik uang, tekanan, dan rekayasa, maka prinsip yang sama semestinya dapat dijaga dalam ruang demokrasi yang jauh lebih besar. Kekuasaan yang sah harus lahir dari pilihan yang bebas, proses yang jujur, dan mandat yang dijalankan secara bertanggung jawab. Sekolah bukan hanya tempat anak-anak belajar tentang demokrasi, tetapi juga ruang bagi orang dewasa untuk mengingat kembali bahwa kualitas demokrasi tidak terutama ditentukan oleh rumitnya prosedur, melainkan oleh seberapa kuat kebebasan, kejujuran, dan tanggung jawab dijaga dalam setiap prosesnya. (Tor)