A'wan PBNU KH Abdul Muhaimin: NU Butuh Kepemimpinan Independen dan Kabinet Rekonsiliatif

A'wan PBNU KH Abdul Muhaimin: NU Butuh Kepemimpinan Independen dan Kabinet Rekonsiliatif

YOGYAKARTA, jogja-ngangkring.com — Munculnya banyak kandidat dalam bursa kepemimpinan Nahdlatul Ulama (NU) tidak otomatis menunjukkan bahwa organisasi itu sedang mengalami surplus kader berkualitas. Justru, banyaknya kandidat perlu dibaca secara kritis. Untuk kepentingan siapa mereka maju dan kekuatan apa yang berada di belakangnya?

Pandangan itu disampaikan KH Abdul Muhaimin, A'wan PBNU sekaligus Pengasuh PP Nurul Ummahat Kotagede, Yogyakarta. Menurut dia, masa depan NU membutuhkan kepemimpinan yang benar-benar independen dari intervensi pemodal, kepentingan politik, maupun kekuatan eksternal lainnya. “Apakah benar-benar mereka itu ingin khidmah kepada NU atau menjadi proksi-proksi sekian banyak kekuatan eksternal?” kata Abdul Muhaimin.

Menurut dia, pemilik suara dari cabang dan wilayah semestinya menjadi kekuatan paling jernih dalam menentukan arah kepemimpinan NU. Namun, idealisme itu menghadapi persoalan serius ketika proses organisasi mulai dipengaruhi politik uang. 

Karena itu, NU membutuhkan sosok pemimpin yang kuat menghadapi intervensi. Kekuatan tersebut, kata dia, tidak identik dengan kekayaan. “Di NU diperlukan orang kuat dari intervensi. Tidak harus kaya. Untuk kaya itu mudah,” ujarnya.

Ia menilai persoalan NU tidak cukup diselesaikan melalui pergantian figur. Yang lebih mendesak adalah menyatukan langkah organisasi di tengah kondisi kebangsaan yang semakin kompleks. NU membutuhkan konsolidasi visi, strategi dan kekuatan agar tidak terseret ke dalam konflik internal yang justru menguras energi.

Dalam perspektif Abdul Muhaimin, kepemimpinan NU ke depan harus memiliki keberanian melakukan “total war” terhadap berbagai anasir yang berpotensi membonsai peran NU dalam kehidupan kebangsaan. Istilah itu tidak dimaknai sebagai konflik fisik, melainkan kesungguhan menghadapi berbagai ancaman terhadap independensi, ideologi, dan peran kebangsaan NU.

Ia mengingatkan bahwa sejarah kelahiran NU sendiri tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menghadapi tantangan keagamaan dan kolonialisme. Karena itu, NU hari ini juga memerlukan kesatuan langkah menghadapi persoalan bangsa. “Tidak hanya dalam kesatuan struktural, tetapi visi dan langkah. Bagaimana mengatasi kondisi bangsa yang makin parah,” katanya.

Gus Rozin dan Tradisi Pesantren

Dalam melihat figur yang relatif memiliki independensi, Abdul Muhaimin menyebut KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin sebagai salah satu sosok yang layak diperhitungkan. Gus Rozin saat ini merupakan Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah masa khidmah 2024–2029, pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen, Pati, sekaligus Ketua Majelis Masyayikh.

Menurut Abdul Muhaimin, Gus Rozin memiliki modal tradisi dan ideologis yang kuat karena berada dalam garis pesantren dan mewarisi pemikiran KH Sahal Mahfudh. Ia juga menyebut hubungan Gus Rozin dengan KH Abdul Wahab Chasbullah sebagai bagian dari latar belakang yang memperkuat akar tradisinya. “Yang relatif independen itu Gus Rozin. Mewarisi Mbah Sahal,” ujarnya.

Untuk posisi Syuriah, Abdul Muhaimin menyebut sejumlah nama yang dinilainya memiliki kapasitas keilmuan dan pesantren, antara lain Prof. Dr. KH Asep Saifuddin Chalim, M.A., pendiri dan pengasuh Pesantren Amanatul Ummah Surabaya dan Pacet, serta KH Afifuddin Muhajir.

Namun, lebih dari sekadar memilih nama, Abdul Muhaimin menekankan pentingnya membangun format kepemimpinan PBNU yang mampu mengakhiri friksi dan mengonsolidasikan seluruh potensi organisasi.

PBNU Harus Rekonsiliatif dan Konsolidatif

Di tengah sengkarut internal yang terjadi, ia mengusulkan kepemimpinan PBNU yang memiliki kabinet rekonsiliatif sekaligus konsolidatif. Rekonsiliasi diperlukan agar NU tidak terus terjebak dalam friksi antarkelompok dan konflik sesama umat Islam. 

Sementara konsolidasi diperlukan untuk menghimpun kembali kekuatan struktural, kultural, intelektual dan ekonomi yang dimiliki NU. “NU jangan terjebak dengan friksi dan konflik sesama umat Islam,” katanya.

Menurut dia, potensi besar yang dimiliki NU harus diproyeksikan untuk menjawab persoalan masa depan. Organisasi tidak boleh berhenti pada perebutan posisi, tetapi harus mampu mengolah kekuatan yang ada menjadi agenda nyata untuk umat dan bangsa.

Pada akhirnya, menurut dia, identitas utama NU tidak boleh dilepaskan dari pesantren. Pesantren merupakan akar kultural, moral dan intelektual NU yang harus tetap menjadi sumber orientasi kepemimpinan organisasi.

Karena itu, persoalan terbesar kepemimpinan NU ke depan bukan semata-mata siapa yang menang dalam kontestasi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kepemimpinan baru mampu menjaga independensi NU, mendamaikan konflik internal, mengonsolidasikan kekuatan pesantren dan mengembalikan organisasi pada agenda khidmah kebangsaan.

NU membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar kuat untuk memenangkan kontestasi, tetapi kuat untuk mengatakan tidak kepada intervensi. Sebab, ketika kepemimpinan terlalu mudah ditarik oleh kepentingan eksternal, yang dipertaruhkan bukan hanya kursi organisasi, melainkan masa depan NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan dan kebangsaan. (Tor/*)