WIBAWA TAK LAHIR DARI JABATAN

WIBAWA TAK LAHIR DARI JABATAN

Oleh: Yuliantoro

Ada orang yang kehadirannya langsung menarik perhatian khalayak.  Ia tidak  berbicara dengan suara keras, tidak menggunakan jabatan untuk menunjukkan kekuasaan, dan tidak menjadikan status sosial sebagai alat untuk memperoleh pengakuan. Pengaruhnya muncul dari kualitas pribadi, pengalaman, konsistensi sikap, serta kepercayaan yang tumbuh dari lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya, ada pula orang yang memiliki jabatan tinggi, tetapi kewenangannya tidak selalu diikuti oleh penghormatan personal.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan dan wibawa merupakan dua hal yang berbeda. Kewenangan melekat pada posisi yang diberikan oleh sistem, aturan, atau institusi. Wibawa tumbuh dari penilaian sosial terhadap kualitas seseorang. Jabatan dapat membuat seseorang memiliki hak untuk memerintah, mengambil keputusan, atau memberikan instruksi. Namun, jabatan tidak dengan sendirinya membuat seseorang dipercaya, dihormati, atau menjadi teladan.

Max Weber membedakan sumber legitimasi kekuasaan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu legitimasi tradisional, legal-rasional, dan karismatik. Dalam masyarakat modern, banyak institusi bekerja berdasarkan legitimasi legal-rasional. Seseorang memiliki kewenangan karena memperoleh mandat melalui aturan yang berlaku. Seorang pejabat, misalnya, menjalankan tugas bukan semata-mata karena kualitas pribadinya, melainkan karena sistem memberikan kewenangan tertentu kepada jabatan yang diembannya.

Persoalan muncul ketika kewenangan formal dianggap cukup untuk membangun kepemimpinan. Padahal, organisasi dan masyarakat juga membutuhkan moral authority, yaitu otoritas yang dibangun melalui integritas, kompetensi, keteladanan, dan kepercayaan. Kewenangan formal dapat membuat seseorang dipatuhi karena aturan. Otoritas moral membuat seseorang diikuti karena orang lain menganggapnya layak dipercaya.

Perbedaan menjadi semakin penting ketika seseorang tidak lagi menduduki jabatan. Setelah kewenangan formal berakhir, yang tersisa adalah reputasi dan kualitas personal. Jika penghormatan ikut hilang ketika jabatan berakhir, terdapat kemungkinan bahwa penghormatan sebelumnya lebih banyak ditujukan kepada posisi daripada kepada pribadi yang mendudukinya. Sebaliknya, orang yang tetap dihormati setelah tidak memiliki kekuasaan formal menunjukkan bahwa pengaruhnya telah melampaui jabatan.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan persoalan integritas. Integritas bukan sekadar kejujuran dalam satu tindakan, melainkan kesesuaian antara nilai yang diyakini, ucapan yang disampaikan, dan tindakan yang dilakukan secara konsisten. Integritas terutama terlihat ketika seseorang menghadapi situasi yang memungkinkan dirinya memperoleh keuntungan dengan mengabaikan prinsip.

Perkembangan media sosial membuat persoalan ini semakin kompleks. Citra seseorang dapat dibangun dengan cepat melalui berbagai bentuk komunikasi digital. Seseorang dapat menampilkan kesederhanaan, kepedulian sosial, religiusitas, kecakapan intelektual, maupun keberhasilan profesional melalui konten yang dipilih dan dipublikasikan secara sadar. Namun, representasi tersebut tidak selalu menggambarkan karakter yang sebenarnya.

Citra dan karakter bekerja melalui mekanisme yang berbeda. Citra dapat dikelola melalui komunikasi, sedangkan karakter terbentuk melalui kebiasaan dan tindakan yang berlangsung dalam waktu panjang. Citra terutama terlihat ketika seseorang berada di ruang publik. Karakter justru lebih mudah dikenali ketika seseorang menghadapi tekanan, kritik, konflik kepentingan, atau kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Karena itu, salah satu ukuran penting dari kewibawaan adalah konsistensi perilaku. Seseorang yang memiliki integritas tidak hanya menjalankan prinsip ketika tindakannya mendapatkan apresiasi. Ia tetap berusaha memegang prinsip ketika tidak ada pengawasan dan ketika kepentingan pribadi mendorongnya mengambil jalan yang berbeda. Konsistensi inilah yang secara perlahan membangun kepercayaan.

Pierre Bourdieu melalui konsep symbolic capital menjelaskan bahwa seseorang dapat memiliki modal simbolik berupa reputasi, prestasi, gelar, jaringan sosial, kedudukan, dan pengakuan. Modal tersebut memberikan keuntungan tertentu dalam hubungan sosial karena membuat seseorang dipandang memiliki nilai atau otoritas. Namun, modal simbolik tidak bersifat permanen. Ia bergantung pada pengakuan sosial dan dapat mengalami penurunan ketika perilaku seseorang bertentangan dengan reputasi yang dimilikinya.

Perspektif tersebut membantu menjelaskan mengapa jabatan dan gelar tidak cukup untuk membangun kewibawaan. Keduanya dapat memberikan status, tetapi status perlu didukung oleh kualitas nyata. Seorang pemimpin yang memiliki kompetensi tetapi tidak memiliki integritas akan menghadapi persoalan kepercayaan. Sebaliknya, integritas tanpa kompetensi juga tidak cukup untuk menjalankan tanggung jawab yang kompleks. Wibawa membutuhkan perpaduan antara kapasitas, karakter, dan konsistensi.

Pendidikan manusia berwibawa tidak dapat hanya berorientasi pada pencapaian akademik. Pendidikan memang perlu menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Namun, pengetahuan akan kehilangan sebagian nilai sosialnya apabila tidak disertai kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut secara bertanggung jawab.

Pendidikan karakter juga tidak efektif jika hanya ditempatkan sebagai materi pembelajaran atau slogan kelembagaan. Karakter berkembang melalui pembiasaan, keteladanan, dan pengalaman menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, penghormatan terhadap orang lain, kemampuan mengakui kesalahan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan perlu hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Keluarga memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Anak belajar mengenai nilai bukan hanya dari nasihat, tetapi terutama dari perilaku yang mereka saksikan. Ketika orang tua mengajarkan kejujuran tetapi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai tersebut, pesan moral kehilangan kekuatan. Keteladanan menjadi penting karena anak belajar menghubungkan nilai dengan perilaku konkret.

Sekolah dan perguruan tinggi kemudian memperluas proses tersebut. Lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab meningkatkan kapasitas intelektual, tetapi juga membangun kemampuan peserta didik untuk mengambil keputusan secara etis. Kompetensi akademik perlu berjalan bersama tanggung jawab sosial, kemampuan bekerja sama, penghormatan terhadap perbedaan, serta kesediaan menerima koreksi.

Dunia kerja dan organisasi menjadi ruang yang lebih konkret untuk menguji kualitas tersebut. Seseorang akan berhadapan dengan kepentingan pribadi, target organisasi, persaingan, uang, relasi kekuasaan, dan berbagai peluang untuk mengambil keuntungan. Integritas terlihat ketika seseorang tetap mampu menjaga prinsip meskipun memiliki kesempatan untuk melakukan penyimpangan tanpa segera diketahui orang lain.

Persoalan yang sama berlaku dalam pemerintahan. Pejabat publik tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif dan teknokratis. Mereka juga membutuhkan keberanian moral untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik, membuka ruang bagi kritik, menghindari konflik kepentingan, serta mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat.

Kepemimpinan yang berwibawa tidak identik dengan kepemimpinan yang keras. Ketegasan diperlukan dalam pengambilan keputusan, tetapi ketegasan berbeda dari perilaku intimidatif. Pemimpin yang mampu mendengarkan kritik, mengakui kesalahan, dan memberikan penghargaan kepada orang lain justru menunjukkan tingkat kematangan kepemimpinan yang lebih tinggi.

Kharisma juga perlu dipahami secara proporsional. Dalam pengertian sosial, daya tarik personal dapat membantu seseorang memperoleh pengaruh. Namun, kharisma tidak seharusnya berkembang menjadi kultus individu. Pengaruh yang sehat tetap membutuhkan institusi, mekanisme pertanggungjawaban, dan batas kewenangan. Ketika daya tarik personal ditempatkan di atas aturan dan kritik, kharisma justru dapat berubah menjadi sumber masalah dalam organisasi.

Wibawa karena itu tidak membutuhkan demonstrasi kekuasaan. Orang yang memiliki wibawa tidak perlu merendahkan orang lain untuk menunjukkan kedudukannya. Ia tidak mengukur martabat seseorang berdasarkan jabatan, kekayaan, pendidikan, atau status sosial. Ia mampu memperlakukan orang lain secara proporsional karena memahami bahwa penghormatan merupakan prinsip relasi sosial, bukan hadiah yang hanya diberikan kepada orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Kualitas semacam itu menjadi semakin penting dalam masyarakat yang struktur sosialnya semakin kompleks. Mobilitas sosial, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan pola komunikasi membuat batas antara ruang publik dan ruang pribadi semakin tipis. Reputasi seseorang dapat terbentuk dengan cepat, tetapi juga dapat berubah ketika muncul informasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara citra dan perilaku.

Pada titik inilah wibawa perlu dipahami sebagai hasil akumulasi kepercayaan. Ia tidak dibentuk melalui satu pidato, satu jabatan, satu gelar, atau satu tindakan yang mendapatkan perhatian publik. Wibawa tumbuh dari rangkaian perilaku yang konsisten sehingga orang lain memiliki alasan untuk mempercayai seseorang.

Membangun manusia berwibawa pada akhirnya bukan hanya persoalan kepemimpinan, melainkan persoalan kebudayaan. Ukuran keberhasilan sosial perlu bergerak dari orientasi pada status menuju penghargaan terhadap kualitas. Jabatan tetap penting karena masyarakat membutuhkan struktur kewenangan. Kekayaan dan prestasi juga memiliki fungsi dalam kehidupan sosial. Namun, semua itu menjadi lebih bermakna ketika disertai tanggung jawab dan integritas.

Jabatan memiliki batas waktu. Kekuasaan dapat berpindah. Kekayaan dapat berubah dan popularitas dapat menurun. Yang lebih menentukan dalam jangka panjang adalah kualitas hubungan kepercayaan yang dibangun seseorang melalui perilakunya.

Wibawa tidak lahir ketika seseorang memperoleh jabatan. Wibawa tumbuh ketika kewenangan digunakan secara bertanggung jawab, pengetahuan disertai integritas, dan kekuasaan ditempatkan dalam kerangka kepentingan yang lebih luas. Karena itu, ukuran seorang pemimpin tidak berhenti pada seberapa tinggi posisi yang pernah didudukinya, tetapi juga pada seberapa besar kepercayaan yang tetap diberikan kepadanya setelah posisi tersebut tidak lagi dimilikinya. (*)